Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024. BRMP memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. BRMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;

3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;

4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu merupakan lembaga setingkat eselon IIb lingkup Kementerian Pertanian terhitung sejak 30 Desember 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025  tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
3. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
4. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
5. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
8. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.